logo
pr-logo-head
Kamis, 12/07/2018 11:00
PENULIS : RIKKO RAMADHANA PUTRA - EDITOR : RAHMA PRATIWI

Facebook Didenda Rp9,5 Miliar atas Kasus Kebocoran Data Pengguna

img6

Facebook (Reuters)

Kasus kebocoran data pengguna Facebook di Inggris telah menatap babak baru.

Pemerintah Inggris melalui Information Commissioner's Office (ICO) menjatuhkan denda sebesar 500 ribu Pound atau setara Rp9,5 miliar terhadap perusahaan tersebut.

Dilansir dari AFP, Facebook dinilai gagal melindungi data pengguna sebagai bagian dari penyelidikan apakah informasi pribadi disalahgunakan menjelang referendum Brexit.

ICO mulai menyelidiki raksasa media sosial awal tahun ini, ketika bukti-bukti muncul bahwa sebuah aplikasi telah digunakan untuk memanen data puluhan juta pengguna Facebook di seluruh dunia.

"Pada tahun 2014 dan 2015, platform Facebook memungkinkan sebuah aplikasi yang akhirnya memanen 87 juta profil pengguna di seluruh dunia yang kemudian digunakan oleh Cambridge Analytica dalam Kampanye Presiden 2016 dan dalam referendum," ujar Information Commissioner, Elizabeth Denham kepada Radio BBC.

Perusahaan juga mengakui bahwa hingga 87 juta data pengguna mereka dibajak oleh perusahaan konsultan Inggris, Cambridge Analytica, yang bekerja untuk kampanye Presiden AS Donald Trump 2016.

Cambridge Analytica sendiri telah menyangkal tuduhan tersebut dan telah mengajukan kebangkrutan di Amerika Serikat dan Inggris.

"Investigasi menyimpulkan bahwa Facebook melanggar hukum dengan tidak melindungi informasi orang," bunyi laporan ICO.

Bisa lebih banyak

Sejatinya, denda yang dikenakan pada Facebook lebih besar jumlahnya jika mengacu pada aturan European General Data Protection Regulation yang baru disahkan.

Aturan itu menyebutkan bahwa perusahaan harus didenda sebesar 4 persen dari pendapatan global tahunan jika gagal melindungi data penggunanya.

Jika ini diterapkan, maka Facebook harus membayar denda sebesar 1,4 miliar Pound atau setara Rp26 triliun.

Aturan ini tidak bisa diterapkan karena waktu kebocoran data pengguna terjadi saat aturan itu belum disahkan.

#tekno

KOMENTAR

ARTIKEL LAIN